HOME
Home TENTANG KAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SELAMAT DATANG di Situs Resmi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau...

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas dan dengan berpedoman pada PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perda Kabupaten No. 22 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna, disusunlah tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta melaksanakan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kegiatan yang menyangkut administrasi keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

 

2. Bidang Komunikasi dan Informatika

Mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

 

a.  Seksi Pos Telekomunikasi dan Ekspedisi yang mempunyai tugas :

  1. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal;
  2. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
  3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
  4. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi oleh Balai Uji Daerah Kabupaten;
  5. Pemberian ijin penggunaan spektrum dan frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal;
  6. Pemberian ijin usaha titipan (ekspedisi).

b.  Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi  yang mempunyai tugas :

  1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli;
  2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos, telekomunikasi dan ekspedisi;
  3. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan standarisasi, sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postel;
  4. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas jasa ekspedisi.

 

3. Bidang Perhubungan Darat

Mempunyai fungsi  perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaran di bidang perhubungan darat.

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :

a.  Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
  • Pemberian Izin dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
  • Pengoperasian Terminal Angkutan Orang dan Barang;
  • Pemberian izin trayek angkutan pedesaan/ angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten;
  • Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang dan jaringan jalan Kabupaten;
  • Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten;
  • Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten;
  • Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
  • Pemberian izin usaha angkutan pariwisata;
  • Pemberian izin usaha angkutan barang;
  • Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten;
  • Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
  • Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten
  • Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran : Perda Kabupaten bidang LLAJ, dan Perizinan Angkutan Umum
  • Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan lintas sungai, danau dan penyeberangan dalam Kabupaten;
  • Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
  • Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
  • Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten, Propinsi, Nasional dan antar negara;
  • Pemetaaan alur sungai Kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
  • Penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas ekonomi dalam Kabupaten;
  • Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
  • Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten;
  • Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten;
  • Pengawasan pengoperasian penyeberangan angkutan SDP dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten

b.  Seksi Prasarana dan Teknik Keselamatan, yang mempunyai tugas :

  • Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
  • Pengawasan dan Pengendalian operasional terhadap pembangunan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di dalam Kabupaten;
  • Penetapan lokasi dan penetapan rancang bangun Terminal penumpang tipe C;
  • Pembangunan terminal angkutan barang;
  • Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;
  • Penentuan lokasi, Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
  • Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten;
  • Penyelenggaraan amdallalin di jalan Kabupaten;
  • Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten;
  • Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten;
  • Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
  • Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : Perda Kabupaten bidang LLAJ, Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, dan Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
  • Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
  • Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
  • Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
  • Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
  • Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
  • Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan keramah di sungai dan danau;
  • Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kabupaten.

 

4.   Bidang Perhubungan Laut

Mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta

penyelenggaraan di bidang perhubungan laut.

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

a.  Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, mempunyai tugas :

  • Pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan peroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
  • Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
  • Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramer) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
  • Pelaporan pengoperasian kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten;
  • Izin usaha tally dipelabuhan;
  • Izin usaha bongkar muat barang dari dan kekapal;
  • Izin usaha Ekspedisi/Freight Forwader;
  • Penetapan besaran tarif penumpang angkutan laut lokal dan angkutan perintis dalam wilayah kabupaten;
  • Izin usaha Ekspedisi/Freight Forwader;
  • Penetapan besaran tarif penumpang angkutan laut lokal dan angkutan perintis dalam wilayah kabupaten;
  • Penetapan lokal pemasangan dan pemeliharaan alat serta pengawasan dan alat pengamanan (rambu - rambu laut) dialur masuk pelabuhan serta lintas pelayaran dalam wilayah kabupaten;
  • Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA), dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.

b.  Seksi Kepelabuhanan dan penunjang Keselamatan Pelayaran, mempunyai tugas :

  • Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
  • Pengelolaan pelabuhan lokal lama dan baru yang dibangun oleh kabupaten;
  • Pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut Internasional dan Nasional;
  • Penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
  • Pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
  • Penetapan keputusan izin pelaksanaan pembangunan dan izin pengoperasian pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal;
  • Pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut Internasional, Nasional, Regional dan pelabuhan laut lokal;
  • Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan pasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
  • Izin kegiatan pengerukan/reklamasi diwilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  • Penetapan DUKS dipelabuhan lokal;
  • Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal diwilayah kabupaten;
  • Izin kegiatan pengerukan/reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
  • Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam dipelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal;
  • Pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  • Penetapan besaran tarif retribusi kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
  • Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal, penerbitan pas kecil, penerbitan sertifikat keselamatan kapal, penerbitan dokumen pengawakkan kapal dan pemberian surat izin berlayar yang hanya berlayar diperairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas kecil untuk kapal berukuran  tonase kotor kurang dari GT.7 (GT<7) yang berlayar di laut;
  • Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SAR Kabupaten.

 

5.   Bidang Perhubungan Udara

Mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan udara.

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :

a.   Seksi Angkutan Udara, mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan izin usaha angkutan udara;
  • Pemantauan dan pelaporan jaringan dan rute penerbangan;
  • Pengusulan, pemantauan, dan pelaporan rute penerbangan baru ke dan dari daerah yang bersangkutan;
  • Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan izin terbang / Flight Approval (FA) perusahaan angkutan udara;
  • Pemantauan dan pelaporan kapasitas angkutan udara;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi;
  • Pemantauan, pelaporan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).

b.  Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Penerbangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
  • Penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan kapasitas ≤ 30 tempat duduk;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap kegiatan pengatur pesawat udara di appron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap personil teknik bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan penetapan batas - batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap personil dan sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
  • Pemantauan dan pelaporan terhadap kegiatan dan personil GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
  • Membantu kelancaran tugas Tim Investigasi dalam pemeriksaan pendahuluan, pencapaian lokasi kecelakaan pada kecelakaan penerbangan;
  • Membantu kelancaran tugas keimigrasian Tim Investigasi warga asing;
  • Membantu kelancaran penyelenggaraan SAR Kabupaten.

Statistik Kunjungan

Kami punya 8 tamu online

December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6