HOME

Kemen. KOMINFO RI

Pemkab. NATUNA

Natuna MEDIA

Home Berita Revisi UU ITE mulai diberlakukan 28 Nopember 2016

Revisi UU ITE mulai diberlakukan 28 Nopember 2016

NATUNA - Revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai diberlakukan pada 28 Nopember 2016 kemaren setelah resmi melewati 30 hari sejak disahkannya menjadi Undang-Undang pada 27 Oktober 2016 lalu.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara melalui tweetnya di @rudiantara_id pada 27 Oktober 2016 telah menyampaikan bahwa RUU Revisi UU ITE disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang pada rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Oktober 2016 lalu.

Pada rapat tersebut, Menkominfo menyampaikan pendapat akhir Presiden RI terhadap Revisi UU ITE. “Pembahasan Revisi UU ITE telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I bersama Komisi I DPR RI tanggal 20 Oktober 2016,” ungkap Rudiantara melalui tweetnya.

Lebih lanjut disampaikan pembahasan Revisi UU ITE berlangsung dalam suasana dinamis, konstruktif dan dialogis. Pembahasan dilandasi keingingan bersama untuk memberikan perlindungan hukum bernafaskan keadilan bagi seluruh masyarakat dalam pemanfaatan TIK.

Dikemukakan Rudiantara UU ITE adalah UU Pertama di bidang TIK yang produk legilasi yang sangat dibutuhkan dalam meletakan dasar pengaturan dan perlindungan dalam pemanfaatan TIK. Namun dalam penerapannya ada dinamika terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Pemerintah kemudian berinisiatif melakukan perubahan minor yang relevan.

Sebagaimana dikutif dari laman detiknews pada Senin 28 November 2016. Beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, menstrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik papda ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut;
a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”
b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Atas Revisi UU yang telah disahkan menjadi UU, Rudiantara menyampaikan penghargaan kepada masyarakat terutama pemangku kepentingan langsung yang memberikan masalah untuk memperbaiki substansi UU ITE.

(Ditulis oleh : Tim Redaksi)

Statistik Kunjungan

Kami punya 35 tamu online

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2